Kasus Kebakaran Tolitoli Meledak, DPRD Soroti Keterbatasan Anggaran Damkar

TOLITOLI, Tolisprime.com — Ancaman kebakaran di Kabupaten Tolitoli semakin mengkhawatirkan. Hingga 7 September 2026, tercatat sebanyak 84 kasus kebakaran terjadi di wilayah Tolitoli. Angka ini melonjak tajam dibandingkan dua tahun sebelumnya.

Data tersebut menjadi perhatian DPRD Kabupaten Tolitoli dalam Rapat Pleno Penyampaian Rekomendasi Komisi-komisi atas hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2026, Selasa (8/9/2026).

Anggota Komisi A DPRD Tolitoli, Jemi Yusuf, mengungkapkan berdasarkan data Bidang Pemadam Kebakaran (Damkar) Satpol PP Kabupaten Tolitoli, pada 2024 tercatat 15 kasus kebakaran, kemudian 13 kasus pada 2025.

Namun pada 2026, jumlahnya melonjak drastis menjadi 84 kasus hingga 7 September 2026.

“Peningkatan ini menunjukkan kondisi yang semakin serius dan membutuhkan perhatian pemerintah daerah,” ujar Jemi dalam penyampaian rekomendasi Komisi A.

Menurutnya, dari 84 kejadian tersebut, hanya 36 kasus yang berhasil ditangani, sementara 48 kasus atau sekitar 57 persen tidak dapat tertangani.

Kondisi itu, kata Jemi, tidak terlepas dari keterbatasan dukungan operasional bagi petugas pemadam kebakaran.

Ironisnya, pada 2026 Stasiun Damkar Tolitoli hanya mendapatkan alokasi anggaran sekitar Rp11 juta. Jika dibagi dengan 84 kejadian kebakaran, anggaran tersebut rata-rata hanya sekitar Rp130 ribuan untuk setiap kejadian.

“Dengan kondisi seperti ini, tentu sangat sulit bagi petugas Damkar untuk memberikan pelayanan secara maksimal ketika terjadi kebakaran,” tegasnya.

Jemi menilai persoalan tersebut harus segera mendapat perhatian serius, terlebih saat ini Kabupaten Tolitoli menghadapi musim kemarau dengan risiko kebakaran yang semakin tinggi.

Ia menyebut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Tolitoli juga telah mengingatkan adanya kondisi El Nino ekstrem yang dapat meningkatkan risiko terjadinya kebakaran besar.

Karena itu, DPRD mendorong pemerintah daerah agar melakukan langkah mitigasi dan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran.

Beberapa kebutuhan mendesak yang menjadi perhatian antara lain penambahan biaya operasional petugas Damkar, pengadaan fasilitas dan selang pemadam kebakaran, serta memastikan ketersediaan BBM untuk operasional kendaraan pemadam.

“Mitigasi harus dilakukan sebelum bencana terjadi. Jangan sampai kita baru bergerak ketika api sudah membesar, sementara petugas terkendala anggaran, BBM maupun peralatan,” kata Jemi.

Menurutnya, keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas. Lonjakan kasus kebakaran yang terjadi sepanjang 2026 menjadi alarm bagi pemerintah daerah agar tidak menganggap persoalan ini sebagai hal biasa.

DPRD berharap perubahan APBD 2026 dapat menjadi momentum untuk memperkuat dukungan terhadap Damkar, sehingga petugas di lapangan memiliki kemampuan operasional yang memadai dalam merespons setiap laporan kebakaran.***