BKKBN Sulteng Turun Tangan Perkuat Peta Jalan Kependudukan Tolitoli, Jadi Fondasi Pembangunan Daerah

TOLITOLI ,Tolisprime.com – Pembangunan daerah tidak hanya berbicara soal infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi. Di balik itu semua, terdapat satu faktor strategis yang menjadi penentu keberhasilan pembangunan, yakni penduduk.

Menyadari pentingnya hal tersebut, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga melalui Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah melakukan Pendampingan dan Penguatan Penyusunan Dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) di Kabupaten Tolitoli.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Kabupaten Tolitoli tersebut dihadiri langsung Kepala Perwakilan BKKBN Sulawesi Tengah Nuryamin, S.TP., MM, Sekretaris BKKBN Irmawati, SE., MM, serta Ketua Tim Kerja III Muh. Rosni, SE., M.Si.

Kegiatan turut melibatkan sejumlah instansi terkait serta pejabat di lingkungan DP2KB Kabupaten Tolitoli. Kehadiran lintas sektor tersebut menjadi bagian penting dalam menyatukan persepsi dan memperkuat koordinasi penyusunan dokumen kependudukan daerah.

PJPK bukan sekadar dokumen administratif. Dokumen ini menjadi roadmap pemerintah daerah dalam membaca kondisi penduduk saat ini sekaligus mempersiapkan kebutuhan masyarakat di masa mendatang.

Di dalamnya memuat arah kebijakan, strategi, target hingga tahapan pembangunan kependudukan yang mencakup kuantitas dan kualitas penduduk, mobilitas penduduk, pembangunan keluarga, administrasi kependudukan, pengendalian pertumbuhan penduduk hingga proyeksi jumlah dan struktur penduduk.

Dengan adanya PJPK, pemerintah daerah dapat memiliki gambaran yang lebih jelas mengenai kebutuhan pembangunan, mulai dari pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, perumahan, pelayanan publik hingga penguatan ketahanan keluarga.

Pendampingan BKKBN Sulteng tersebut juga diarahkan untuk memastikan dokumen PJPK selaras dengan kebijakan pembangunan kependudukan nasional serta terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJPD, RPJMD dan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK).

Kepala DP2KB Kabupaten Tolitoli Yustiyanto Bantilan, S.Kom., M.Si dalam sambutannya menegaskan bahwa penyusunan PJPK merupakan langkah penting untuk memberikan arah yang jelas terhadap kebijakan, strategi, program dan target pembangunan kependudukan di daerah.

Menurutnya, dokumen tersebut nantinya diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam mengintegrasikan isu kependudukan ke dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga evaluasi pembangunan.

“Penyusunan dokumen peta jalan pembangunan kependudukan menjadi langkah penting untuk memberikan arah kebijakan, strategi, program, dan target pembangunan kependudukan yang selaras dengan dokumen perencanaan daerah,” ujar Yustiyanto.

Ia menilai kegiatan pendampingan dan penguatan yang dilakukan BKKBN Sulteng merupakan momentum penting untuk meningkatkan kualitas penyusunan dokumen, menyamakan persepsi antarperangkat daerah serta memperkuat koordinasi lintas sektor.

Yustiyanto menekankan bahwa pembangunan kependudukan tidak dapat dibebankan hanya kepada satu perangkat daerah.

Dibutuhkan komitmen bersama, kolaborasi lintas sektor, dukungan para pemangku kepentingan serta partisipasi aktif masyarakat.

“Melalui sinergi yang kuat, kita optimis dapat mewujudkan pembangunan kependudukan yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengendalian kuantitas penduduk, pemerataan persebaran penduduk, serta penguatan ketahanan keluarga sebagai fondasi pembangunan daerah,” tegasnya.

Lebih jauh, PJPK memiliki manfaat strategis bagi pemerintah daerah. Selain menjadi pedoman pembangunan kependudukan, dokumen tersebut dapat menjadi dasar dalam menentukan prioritas pembangunan berdasarkan data dan proyeksi penduduk.

Pemerintah dapat mengantisipasi perubahan jumlah penduduk, struktur umur, migrasi, persebaran penduduk serta kualitas sumber daya manusia.

Data kependudukan yang akurat juga memungkinkan setiap program pemerintah dirancang lebih tepat sasaran.

Tidak kalah penting, PJPK dapat mendorong keterpaduan program antara sektor kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi, ketenagakerjaan dan sektor lainnya.

Dokumen tersebut juga dapat menjadi instrumen untuk memanfaatkan bonus demografi sekaligus mengantisipasi berbagai persoalan kependudukan seperti pertumbuhan penduduk, perkawinan dan kelahiran, migrasi, ketimpangan persebaran penduduk serta kualitas sumber daya manusia.

Selain itu, indikator dan target yang tercantum dalam PJPK dapat digunakan sebagai dasar monitoring dan evaluasi pembangunan kependudukan di Kabupaten Tolitoli.

Di akhir sambutannya, Yustiyanto menegaskan pentingnya dukungan seluruh instansi terkait untuk mempercepat penyusunan Dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kabupaten Tolitoli.

Menurutnya, PJPK merupakan salah satu instrumen penting dalam agenda pembangunan kependudukan nasional yang perlu disusun dan dimanfaatkan oleh setiap daerah.

“Dukungan dari seluruh instansi terkait sangat diperlukan untuk mempercepat penyusunan dokumen ini. PJPK bukan hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi harus benar-benar dimanfaatkan sebagai acuan dalam menentukan arah pembangunan daerah,” ujarnya.

Dengan kolaborasi lintas sektor, penyusunan PJPK diharapkan tidak berhenti sebagai dokumen di atas kertas. Lebih dari itu, dokumen tersebut harus mampu menjadi kompas pembangunan Tolitoli, agar setiap kebijakan yang dilahirkan benar-benar berpijak pada kebutuhan masyarakat dan tantangan kependudukan di masa depan.***