Ironis! Saat Warga Kesulitan Solar Subsidi, Triton Plat Merah DN 8181 D Diduga Ikut Antre Lansir

TOLITOLI , Tolisprime.com — Di tengah sulitnya masyarakat dan pengguna kendaraan mendapatkan BBM jenis solar subsidi, praktik yang diduga memanfaatkan kelangkaan justru kembali menjadi sorotan.

Pantauan di lapangan menemukan sebuah mobil Mitsubishi Triton berpelat merah DN 8181 D yang diduga ikut dalam antrean untuk mendapatkan solar subsidi. Yang membuat persoalan ini semakin menyentak, kendaraan tersebut diketahui merupakan aset Pemerintah Kabupaten Tolitoli yang melekat pada Dinas Peternakan.

Kemunculan kendaraan berpelat merah dalam antrean yang diduga berkaitan dengan aktivitas lansir BBM subsidi sontak menimbulkan pertanyaan besar. Apalagi, solar subsidi seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat dan pengguna yang memang berhak, bukan untuk kepentingan yang berpotensi memperparah kelangkaan di lapangan.

Publik tentu berhak bertanya: untuk kepentingan apa kendaraan dinas tersebut berada di lokasi antrean solar?

Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Tolitoli, Herman Madjid, mengaku terkejut ketika dikonfirmasi mengenai keberadaan kendaraan tersebut.

Menurut Herman, sepengetahuannya mobil Mitsubishi Triton DN 8181 D saat ini berada di bengkel karena sedang menjalani perbaikan.

“Seingat saya mobil itu ada di bengkel, sedang diperbaiki,” terang Herman Madjid saat dikonfirmasi.,Senin (14/8/26)

Pernyataan tersebut justru menambah tanda tanya. Jika benar kendaraan tersebut sedang berada di bengkel, siapa yang membawa dan menggunakan kendaraan berpelat merah itu hingga terlihat berada dalam antrean BBM solar?

Pertanyaan ini menjadi penting untuk dijawab secara terang-benderang agar tidak menimbulkan spekulasi liar di tengah masyarakat.

Sebab, ketika masyarakat harus rela mengantre panjang demi mendapatkan solar subsidi, sementara kendaraan pemerintah justru diduga muncul dalam antrean yang dikaitkan dengan aktivitas lansir, persoalannya bukan lagi sekadar antrean BBM.

Ini menyangkut penggunaan aset negara dan kepatuhan terhadap aturan distribusi BBM bersubsidi.

Aparat penegak hukum maupun instansi terkait dinilai perlu turun tangan melakukan pengecekan terhadap fakta sebenarnya. Termasuk memastikan siapa pengguna kendaraan tersebut, dari mana kendaraan keluar, apa kepentingannya berada di lokasi, serta apakah benar terjadi aktivitas pengisian yang kemudian berkaitan dengan praktik lansir.

Jika terbukti kendaraan dinas digunakan untuk kepentingan yang tidak semestinya, tentu harus ada pertanggungjawaban.

Jangan sampai solar subsidi yang seharusnya menjadi hak masyarakat justru berubah menjadi ladang keuntungan segelintir pihak—bahkan dengan menggunakan kendaraan milik pemerintah.

Masyarakat kini menunggu ketegasan dan keterbukaan dari pihak terkait. Jangan sampai persoalan ini berhenti hanya pada jawaban “mobil sedang di bengkel”, sementara fakta di lapangan menunjukkan hal berbeda.

Publik membutuhkan jawaban, bukan sekadar penjelasan.***