Komisi III DPRD Sulteng “Bongkar” Tambang Poboya: Audit AMDAL PT CPM Diminta, Sesar Palu-Koro Jadi Alarm Bahaya

 

PALU, Tolisprime.com – Kunjungan kerja Komisi III DPRD Sulawesi Tengah ke kawasan tambang emas PT Citra Palu Minerals (CPM) di Kelurahan Poboya, Kecamatan Mantikulore, Senin (10/8/2026), tak berhenti pada agenda seremonial.

DPRD justru membuka sejumlah persoalan yang dinilai membutuhkan pemeriksaan lebih serius, mulai dari aktivitas pengolahan mineral, status perizinan, rencana tambang bawah tanah, hingga pengelolaan limbah dan keselamatan lingkungan di kawasan yang berada dalam wilayah rawan gempa Sesar Palu-Koro.

Sikap tersebut sejalan dengan sorotan Azwar Anas, Ketua Bidang Perdagangan Ekspor-Impor Asosiasi Pengusaha Bumi Putra Indonesia (ASPRINDO) Sulawesi Tengah sekaligus Dewan Pertimbangan Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) Sulawesi Tengah.

Sebelum rombongan Komisi III turun ke lokasi, Azwar telah mengingatkan agar kunjungan DPRD tidak berhenti pada kegiatan “silaturahmi” atau sekadar melihat aktivitas tambang dari permukaan.

“Jangan hanya sekadar silaturahmi. Lakukan pemeriksaan mendetail,” menjadi penekanan yang kini kembali mengemuka setelah DPRD melihat langsung kondisi lapangan.

Kunjungan dipimpin Ketua Komisi III DPRD Sulteng, Dandy Adhi Prabowo. Rombongan meninjau aktivitas pertambangan dari hulu hingga hilir sekaligus menyerap berbagai persoalan yang selama ini menjadi perhatian masyarakat.

Bukan Sekadar Tambang, Aktivitas Pengolahan Jadi Sorotan

Salah satu temuan yang menjadi perhatian Komisi III adalah adanya aktivitas pengolahan mineral di kawasan operasional PT CPM.

Kondisi tersebut kemudian memunculkan pertanyaan terhadap kebijakan pemerintah pusat terkait penetapan wilayah pengolahan mineral dan batu bara.

Dandy menyebut, apa yang dilihat langsung di lapangan perlu disandingkan dengan kebijakan dan dokumen resmi pemerintah.

“Kami melihat langsung proses pengolahan berjalan di wilayah ini. Maka penetapan kebijakan tersebut harus ditinjau ulang karena tidak selaras dengan kenyataan di lapangan,” tegas Dandy.

Sorotan tersebut sekaligus membuka ruang pertanyaan lebih besar: apakah seluruh aktivitas yang berlangsung di lapangan telah sepenuhnya sesuai dengan izin, dokumen lingkungan, dan ketentuan pertambangan yang berlaku?

Komisi III meminta pemerintah tidak hanya berpegang pada dokumen administratif, tetapi mencocokkannya dengan kondisi faktual di lapangan.

Status Izin PT CPM Diminta Dibedah, Jangan Ada Celah Hukum

Komisi III juga meminta Kementerian ESDM melakukan evaluasi menyeluruh terhadap status hukum dan perizinan PT CPM.

Regulasi yang menjadi rujukan antara lain UU Nomor 3 Tahun 2020, PP Nomor 39 Tahun 2025, serta Perda Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2026 tentang IUPK.

Persoalannya bukan sekadar ada atau tidaknya dokumen izin.

Yang harus dipastikan adalah apakah seluruh bentuk kegiatan pertambangan yang berlangsung saat ini benar-benar telah memiliki dasar hukum dan perizinan yang sesuai dengan ketentuan terbaru.

Termasuk di dalamnya kewajiban penyesuaian status Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), apabila memang dipersyaratkan oleh regulasi yang berlaku.

Tambang Bawah Tanah di Jalur Sesar Aktif: AMDAL Jangan Jadi Formalitas

Persoalan paling serius muncul ketika pembahasan menyentuh rencana pengembangan tambang bawah tanah (underground mining).

Wilayah Poboya berada di kawasan yang memiliki tingkat kerawanan geologi tinggi karena berada dalam konteks jalur Sesar Palu-Koro.

Bagi Komisi III, rencana tersebut tidak boleh hanya dilihat dari perspektif investasi dan produksi.

Keselamatan manusia dan keamanan lingkungan harus ditempatkan di atas kepentingan produksi.

DPRD pun mendesak Kementerian Lingkungan Hidup bersama Dinas Lingkungan Hidup Sulawesi Tengah melakukan audit dan evaluasi mendalam terhadap dokumen AMDAL PT CPM sebelum pengembangan tambang bawah tanah dilakukan.

“Keselamatan nyawa dan keamanan daerah adalah prioritas utama. Kami meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan DLH Sulteng melakukan audit serta evaluasi mendalam terhadap dokumen AMDAL PT CPM sebelum rencana ini dijalankan,” tegas Dandy.

Apakah desain tambang bawah tanah tersebut benar-benar telah memperhitungkan karakteristik geologi, potensi pergerakan sesar, kestabilan lereng, risiko longsor, dampak terhadap air tanah, serta potensi bencana lainnya?

Jika jawabannya belum diuji secara independen dan ilmiah, maka rencana tersebut patut dikaji lebih dalam sebelum melangkah lebih jauh.

Sorotan lainnya menyangkut pengelolaan limbah tailing dan limbah B3.

Komisi III menilai kondisi fasilitas yang terlihat baik secara kasat mata belum cukup menjadi bukti bahwa pengelolaan limbah telah memenuhi seluruh standar lingkungan.

Dandy menegaskan bahwa penilaian harus didukung data ilmiah, analisis laboratorium, serta pemeriksaan terhadap standar baku mutu lingkungan.

“Secara kasat mata terlihat mengikuti kaidah pertambangan, namun belum ada analisis resmi dan bukti laboratorium yang memastikan limbah tailing memenuhi standar baku mutu lingkungan,” ujarnya.

Dengan demikian, pemeriksaan tidak boleh berhenti pada apa yang tampak di permukaan.

Tailing harus diuji. Air harus diuji. Tanah harus diuji. Risiko harus dihitung.

Sebab, persoalan lingkungan tidak mengenal istilah “kelihatannyaaman”. Kekhawatiran terhadap aktivitas pertambangan di wilayah rawan bencana semakin relevan dengan karakter geologi kawasan Palu dan sekitarnya.

Karena itu, Komisi III mendorong agar kajian teknis pertambangan mengacu pada ketentuan keselamatan pertambangan yang berlaku, termasuk Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2018 dan Kepmen ESDM Nomor 1827 K/30/MEM/2018.

DPRD juga menyoroti pentingnya memperhitungkan kondisi patahan, kemiringan lahan, kestabilan wilayah, serta risiko terhadap masyarakat yang berada di sekitar kawasan tambang.

Jangan sampai pemerintah baru sibuk mencari siapa yang bertanggung jawab setelah bencana terjadi.

Perizinan bukan sekadar lembar administrasi.Dan keselamatan masyarakat bukan angka yang bisa dinegosiasikan.

Kini bola berada di tangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Audit menyeluruh terhadap AMDAL, izin, aktivitas pengolahan, pengelolaan tailing, serta rencana underground mining PT CPM perlu dibuktikan dengan data dan kajian independen.

Sebab, jika wilayah pertambangan berada di kawasan dengan risiko geologi tinggi, maka prinsip kehati-hatian bukan pilihan.***